IFRAME SYNC
mgid.com, 713808, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Terbaru

SERANG, POSJAKARTARAYA.COM. Landreform Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Baduy, Serang, Banten, Minggu (03/05). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis. Dalam sambutannya. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Direktur Landreform beserta jajaran yang turut memberikan pendampingan materi kepada peserta. Bimtek ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman jajaran pelaksana di daerah dalam menjalankan program landreform. Khususnya terkait pelaksanaan redistribusi tanah sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Dalam arahannya, Harison menegaskan bahwa redistribusi tanah merupakan bagian integral dari program reforma agraria yang menjadi prioritas pemerintah dalam menciptakan keadilan dan pemerataan penguasaan serta pemilikan tanah. “Redistribusi tanah ini adalah bagian dari implementasi konsensus besar nasional, yaitu reforma agraria, yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan terbaru pemerintah agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi di lapangan. Hal ini dinilai krusial mengingat kompleksitas persoalan pertanahan yang kerap berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Program reforma agraria sendiri menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi dan penataan aset. Upaya ini juga sejalan dengan berbagai langkah strategis BPN dalam meningkatkan kepastian hukum atas tanah dan mencegah konflik agraria di masyarakat . Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta dapat meSehingga program redistribusi tanah dapat berjalan lebih efektif.
Verifikasi oleh petugas kemudian melakukan pembayaran dan pilih jadwal, kemudian dilakukan pengukuran oleh petugas.
Pengajian bulanan ini sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antarwarga,
Diduga tidak transparan, pemerintah desa cijantra tidak memasang baliho APBDes 2026

Top